SANGATTA. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui peningkatan kualitas data keluarga. Melalui Temu Kerja Kader Verifikasi dan Validasi (Verval) Keluarga Berisiko Stunting (KRS) 2025, pemerintah daerah menegaskan bahwa akurasi data menjadi fondasi utama dalam memutus rantai stunting di Kutim. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Hj. Herliana, saat membacakan sambutan Kepala Dinas PPKB Kutim di Kantor DPPKB, Senin (24/11/2025). Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor.
“Penanganan persoalan kependudukan melibatkan banyak sektor. Karena itu sinergi program mutlak dilakukan agar Bangga Kencana mencapai target RPJMD 2025–2029,” tegasnya.
Herliana menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis menghadapi pendataan keluarga skala penuh pada 2026. Penguatan kapasitas kader verval menjadi sangat penting agar proses verifikasi dan validasi berjalan terstandar serta mampu menghasilkan data yang sesuai kondisi lapangan. Ia menambahkan bahwa pengendalian penduduk harus bertumpu pada revitalisasi program keluarga berencana, pembangunan keluarga, dan penyelarasan data dari sensus, survei, hingga registrasi vital.
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan data keluarga yang terpadu dan dinamis. Regulasi nasional seperti UU No. 52/2009, UU No. 23/2014, serta PP No. 87/2014 telah menegaskan mekanisme pencatatan populasi melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).
“Data keluarga harus dikelola terpadu, dinamis, terukur, dan mampu menghasilkan informasi tepat waktu. Kita dituntut memastikan data benar-benar akurat dan valid,” ujarnya.
Sementara itu, panitia kegiatan, Agustina, melaporkan bahwa Temu Kerja Kader Verval 2025 dirancang untuk meningkatkan kemampuan kader dalam memverifikasi dan memvalidasi data keluarga berisiko stunting. Peserta kegiatan berasal dari berbagai unsur, meliputi PKB/PLKB, kader verval, jajaran struktural DPPKB, serta perwakilan bidang pengendalian penduduk. Menurutnya, pemutakhiran data KRS melalui kegiatan ini diharapkan memperkuat ketepatan sasaran program pemerintah.
“Semoga kegiatan ini memperkaya pemahaman dan meningkatkan kapasitas kader verval di kabupaten,” tutupnya.
Dengan semakin kuatnya kapasitas kader di lapangan, DPPKB Kutim optimistis percepatan penurunan stunting dapat dilakukan secara lebih efektif dan berdampak nyata bagi keluarga serta pembangunan daerah.
